Berita sepak bola Indonesia terkini seputar laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang baru saja diserahkan kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo. Melalui laporannya, TGIPF mendesak PSSI melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk membentu jajaran Pimpinan PSSI baru yang lebih berintegritas, berkualitas, dan tidak memiliki kepentingan pribadi.
TGIPF tidak hanya mendesak hal tersebut kepada PSSI, mereka juga mendesak beberapa hal lainnya untuk membantu perbaikan sistem pertandingan sepak bola Indonesia, diantaranya:
- Pemerintah tidak memiliki hak untuk turut campur tangan terhadap cara kerja PSSI jika melihat dari sisi normatif. Namun, untuk kepentingan negara, TGIPF menyarankan jajaran Pimpinan PSSI untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab terhadap 132 nyawa yang meninggal dan 712 korban luka-luka.
- Poin kedua, TGIPF mendesak PSSI segera melakukan percepatan kongres atau Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti seluruh Pimpinan PSSI sebagai langkah awal perbaikan. Jika segala masalah ini tidak segera teratasi, pemerintah tidak akan memberi izin pertandingan Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 Indonesia kembali diadakan di Indonesia. Namun, pemerintah tidak melarang pertandingan di luar itu melanjutkan kegiatannya.
- TGIPF juga mendesak PSSI melakukan revisi terhadap statute dan peraturan sepak bola Indonesia.
- Dalam membangun sepak bola nasional yang lebih baik, PSSI tidak bisa hanya mengikuti apa yang tertulis di dalam statuta dan kebanyakan isinya bertentangan dengan prinsip baik organisasi. Setiap aturan yang bertujuan membangun sepak bola Indonesia menjadi lebih baik harus sesuai dengan prinsip keselamatan rakyat dan kepentingan publik.
- Tim keamanan di lapangan harus berasal dari orang-orang professional yang telah mengikuti pelatihan terverifikasi di bawah Mabes Polri dan pengawasan PSSI. Jadi, mereka adalah orang-orang yang sudah berkualifikasi untuk menjaga keamanan di lapangan dan mengetahui bagaimana standar keamanan selama pertandingan.
- PSSI didesak untuk membuat aturan baru yang menghindarkan setiap anggota memiliki kepentingan pribadi selama menjalankan organisasi. PSSI juga harus memastikan setiap pimpinannya tidak melanggar regulasi tersebut.
- Pembinaan terhadap pelaku olahraga, seperti wast, juri, operator, hingga panitia pelaksana harus dilakukan oleh PSSI secara berkala dan terstruktur. Agar mereka terus mengembangkan pengetahuan baru dan aturan baru yang sesuai dengan standar internasional.
- Selain terhadap pelaku olahraga, pembinaan juga harus dilakukan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk memajukan sepak bola nasional.
- Dari mulai perencanaan sampai pertandingan selesai, PSSI harus hadir secara fisik untuk melihat perkembangannya. Dengan begitu, PSSI bisa menanggungjawabi segala masalah yang mungkin muncul di tengah pertandingan. Kemudian, kedepannya PSSI dan panitia pelaksana harus mempertimbangan segala risiko dalam penyusunan jadwal pertandingan sepak bola di Indonesia.
Semua rekomendasi di atas, sudah diserahkan TGIPF kepada Presiden untuk ditindaklanjuti. Misi TGIPF kali ini sejalan dengan desakan seluruh warga Indonesia selama ini. Semua warga dan korban mendesak PSSI segera mempertanggung jawabkan kasus Kanjuruhan.
Selama ini, PSSI terlihat enggan bertanggung jawab dan selalu berdalih agar terlepas dari beban tersebut. Semoga dengan adanya desakan dari TGIPF ini, PSSI bisa bertanggung jawab dengan benar agar peristiwa serupa Kanjuruhan tidak kembali terjadi untuk kedua kalinya.
Mengingat, sudah ratusan nyawa melayang hanya karena sebuah pertandingan sepak bola. Banyak keluarga korban berduka dan tidak tahu harus meminta pertanggungjawaban kepada siapa. Banyak korban luka yang juga kebingungan bagaimana ia meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kejadian tersebut.